AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

Ingin Berpihak Pada Buruh, Pemda KBB Akan usulkan UMK Naik 7 Persen

ECONOMICS
Adi Haryanto
Kamis, 25 November 2021 20:16 WIB
Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan kenaikan UMK sebesar Rp227.379,82 atau naik 7% dari UMK tahun 2021.
Ingin Berpihak Pada Buruh, Pemda KBB Akan usulkan UMK Naik 7 Persen. (Foto: MNC Media)
Ingin Berpihak Pada Buruh, Pemda KBB Akan usulkan UMK Naik 7 Persen. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan kenaikan UMK sebesar Rp227.379,82 atau naik 7% dari UMK tahun 2021. Padahal, mereka sempat akan mengusulkan kenaikan UMK tahun 2022 sebesar Rp30.858,69 atau sekitar 0,95%, 

Dalam pembahasan awal berdasarkan rapat dewan pengupahan, angka yang diusulkan ke provinsi adalah naik 0,95%. Namun karena ada keberatan buruh akan kenaikan tersebut, akhirnya kenaikan ada penyesuaian hingga menjadi 7%.

"Rekomendasikan untuk UMK tahun depan di KBB naik 7%, keputusan itu saya ambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan terhadap buruh," kata Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Jika usulan rekomendasi tersebut direstui oleh Pemprov Jabar, maka upah minimum buruh di KBB tahun 2022 naik menjadi Rp3.475.663,11. Angka kenaikan UMK sebesar 7% sesuai dengan angka minimum tuntutan dari buruh. 

Menurut Hengki, rekomendasi UMK KBB merupakan angka tertinggi di Jawa Barat. Pasalnya dari 27 kabupaten/kota di Jabar tidak ada yang rekomendasinya melebihi angka 1% dalam mengusulkan kenaikan UMK 2022.

"Ya kalau lihat dari kabupaten/kota lain, usulan dari KBB paling tinggi. Tapi itu baru usulan karena keputusan final ada di Pemprov Jabar," sambungnya. 

Terkait dengan adanya ancaman teguran dari pemerintah pusat bagi gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi UMK yang mengacu kepada PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Hengki mengaku itu bagian dari risiko dirinya.

Sebab jika mengacu kepada PP tersebut yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka semestinya UMK KBB tahun 2022 tidak mengalami kenaikan.

"Itu bagian dari risiko, tapi kita kan hanya merekomendasikan saja, keputusannya di Pemprov," tutupnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD