AALI
9350
ABBA
274
ABDA
0
ABMM
2500
ACES
720
ACST
170
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
750
ADMF
8150
ADMG
173
ADRO
3150
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
117
AHAP
82
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1185
AKSI
272
ALDO
770
ALKA
292
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
532.98
-0.77%
-4.11
IHSG
7054.69
-0.68%
-48.19
LQ45
1001.61
-0.7%
-7.10
HSI
19496.09
-2.54%
-507.35
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 1,894
USD/IDR 14,872
Emas
856,617 / gram

Ini Masalah yang Dihadapi Satgas untuk Tagih Dana BLBI

ECONOMICS
Erfan Maruf
Kamis, 15 April 2021 15:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut ada sebanyak 12 problem untuk menagih aset senilai Rp110 triliun.
Ini Masalah yang Dihadapi Satgas untuk Tagih Dana BLBI. (Foto: MNC Media)
Ini Masalah yang Dihadapi Satgas untuk Tagih Dana BLBI. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Tidak mudah untuk mengambil kembali aset yang diselewengkan dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut ada sebanyak 12 problem untuk menagih aset senilai Rp110 triliun lebih. 

Mahfud menjelaskan, dari 12 problem tersebut dia memberikan beberapa contoh, misalnya dalam bentuk properti. Barang property yang dikembalikan kepada pemerintah namun daftarnya belum diserahkan secara resmi.
 
Problem lain misalnya penyerahan aset kepada pemerintah, namun ternyata aset tersebut masih berkaitan dengan pihak ketiga dan digugat.

"Ada problem lainnya misalnya ada yang menyerahkan ke pemerintah, tapi setelah diterima pemerintah digugat oleh pihak ketiga ternyata kalah sehingga jaminanya tidak basa diambil pemerintah," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (15/4/2021).

Meski begitu dia tetap berkomitmen akan melakukan penagihan kepada pihak yang datanya telah tercatat oleh Kementerian Keuangan. Dia menyebut problem lain yakni aset yang sudah berpindah ke luar Negeri.

"Ada aset yang sudah berpindah ke luar negeri. Apa yang kami lakukan, ya kita antar negara bisa pakai ekstradisi atau pidana, interpol, tadi Menkumham sudah menyatakan pakai cara itu," jelasnya.

Sebelumnya, satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mencatat total hak tagih yang mencapai Rp110 triliun lebih. Dari total 110 triliun tersebut terdapat enam bentuk tagihan. Enam bentuk tagihan tersebut berupa kredit, property, saham, tabungan rupiah, tabungan luar negeri. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD