Michelle Natalia
Di samping itu, tambah Arif, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM.
Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif. "Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif," sambungnya.
Tak ketinggalan, kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana akan ditetapkan wilayah dan jenis sektornya. "Ini perlu dirumuskan bersama," katanya.
Dia menyatakan redesain PLUT KUKM juga akan tetap dilanjutkan pada 2023. Selain itu, Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023.
Salah satunya peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
"Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen," jelasnya.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023. "Arahnya adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM," kata Arif.
(FRI)
