Iqbal Dwi Purnama
"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia. Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Danantara membentuk PT DSI sebagai BUMN Ekspor. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu diterapkan untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy).
INSA menyatakan akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap industri pelayaran nasional sebagai bagian dari rantai logistik ekspor. Organisasi itu juga siap memberikan masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan kebijakan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional tanpa mengurangi peran pelaku usaha swasta.
(Febrina Ratna Iskana)
