“Di tengah situasi dunia saat ini yang dilanda krisis pangan, energi, hingga finansial, semua negara sedang berlomba-lomba berebut investasi. Alasannya, karena dengan investasi ini ada peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa,” papar Menperin.
Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan menjaga stabilitas ekonomi dan politik yang baik di dalam negeri.
“Apalagi, berbagai indikator penting pembangunan terus menunjukkan perbaikan, dan ini menandakan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan pertumbuhan sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Agus.
Lebih lanjut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, hilirisasi industri menjadi salah satu kunci kemajuan perekonomian Indonesia. Sebab, kebijakan hilirisasi akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.
“Seperti yang Bapak Presiden sering kali sampaikan, hilirisasi industri menjadi prioritas nomor satu. Sebagai gambaran, saat masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi komoditas nikel nilainya sekitar Rp15 triliun dalam setahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya melompat tajam menjadi USD20,9 miliar atau setara Rp360 triliun,” jelas Menperin.