"Oleh karena itu, saya bingung kok dibuat ribut lagi isu pemisahan DJP? Dan kita ketahui, pemerintahan jokowi akan berakhir di tahun 2024. Sedangkan perombakan kementerian memakan banyak waktu, jadi tak mungkin dilakukan di era Pemerintahan jokowi," terangnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (23/3/2023).
Dia pun menilai, pembahasan ini juga tidak akan jalan di lembaga legislatif karena mengingat UU Perpajakan baru saja diubah.
"Dan lagi, anggota DPR akan fokus ke tahun pemilu," jelas Fajry.
(FAY)