Atik Fajardin
Dalam prosesnya, Darmawan mengkonsolidasi titik temu solusi dari berbagai aspek yaitu bisnis, teknis, dan regulasi serta policy. Salah satunya adalah dalam penyelarasan regulasi jangka panjang pada UU EBT dan Perpres EBT.
Sebagai Komisaris PLN periode 2018-2019, Darmawan dinilai memahami bisnis PLN yang amat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sehingga dapat memberikan masukan akurat dengan orientasi meningkatkan efisiensi korporasi. Dalam posisinya, Darmawan berhasil menjaga dan mengawasi segala program on the track dan menjaga kondisi keuangan perusahaan.
Semasa tugasnya sebagai regulator yaitu di Kantor Staf Presiden menjabat Deputi Bidang Energi dan Infrastruktur (2015-2019), Darmawan berhasil mengelola dan melakukan berbagai debottlenecking Program Prioritas pemerintahan Jokowi.
Darmawan menjadi mitra strategis PLN dalam mengawal implementasi Program 35 GW. Dengan pengalamannya di bidang energi, Darmawan berhasil mengelola kebijakan energi dan infrastruktur yang menjadi pembeda penting pemerintahan Jokowi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Karena kepiawaiannya, dia berhasil mengurai berbagai sumbatan di proyek-proyek mangkrak, mengawal, dan mengakselerasi jalannya Program Prioritas dengan komunikasi strategis dan konsolidasi multistekeholders dari lintas Kementerian/Lembaga, sampai level Daerah," kata Agung.
