Pengawasan secara ketat dan menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan agar penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran, yaitu ke petani yang memang berhak menerima sesuai aturan yang berlaku.
Jokowi menyatakan bahwa PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk persiapan masa panen awal tahun ini. Dengan demikian, petani diharapkan dapat lebih mudah memperoleh pupuk subsidi, karena cukup hanya dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).
"Kemarin Saya sudah sampaikan bahwa pembelian pupuk tidak mesti pakai kartu tani. Bisa pakai KTP," ungkap Jokowi.
Dari sisi fiskal, Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan menambah alokasi anggaran subsidi pupuk menjadi sebesar Rp14 triliun pada 2024. Meski, pengajuan tambahan pupuk subsidi tersebut masih membutuhkan persetujuan dari DPR.
"Saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, untuk mengajukan dana tambahan Rp14 triliun untuk subsidi pupuk," pegas Jokowi. (TSA)