Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Pemerintah Australia berencana membatasi pengembangan proyek gas alam dan batu bara. Langkah tersebut merupakan bagian dari ambisi Perdana Menteri Anthony Albanese untuk menekan emisi dan polusi.
Partai Buruh yang kini mengendalikan pemerintahan baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan Partai Hijau. Partai Buruh setuju membatasi pengembangan gas alam dan batu bara jika Partai Hijau mendukung kebijakan iklim pemerintah.
“Partai Hijau menginginkan batasan ketat pada emisi, yang berarti polusi harus benar-benar turun dan perusahaan batu bara dan gas tidak dapat membeli jalan keluar dari batasan tersebut dengan cara membayar kompensasi,” kata pemimpin Partai Hijau Adam Bandt, dilansir dari Bloomberg pada Senin (27/3/2023).
Saham perusahaan energi di Australia, termasuk BHP Group Ltd. dan Santos Ltd., turun pada awal perdagangan pada Senin (27/3/2023). Saham Woodside Energy Group Ltd turun sebesar 2,6 persen.
Partai Buruh dan Partai Hijau sepakat untuk membatasi emisi sebesar 140 juta ton per tahun. Pemerintah Australia akan mengawasi setiap proyek yang rawan melanggar batas tersebut.
Partai Buruh mulai berkuasa pada Mei 2022. Selama ini, Australia memiliki reputasi sebagai negara yang tidak peduli dengan iklim.
Perdana Menteri Albanese berambisi untuk meningkatkan kebijakan pro-iklim. Sebelumnya, Partai Hijau sempat menuduh Partai Buruh mendukung beberapa proyek batu bara dan gas alam.
“Reformasi ini sangat penting untuk iklim dan ekonomi kita dan mendukung industri Australia dan memastikan mereka akan terus kompetitif di tengah proses dekarbonisasi dunia,” Menteri Energi Chris Bowen.
Kubu oposisi utama yang beranggotakan Partai Liberal dan Partai Nasional bulan lalu menyatakan akan menentang rancangan undang-undang terkait kebijakan iklim pemerintahan Perdana Menteri Albanese. (WHY)
