Ashari Prawira N
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Azis Namu meminta Pemkot Makassar tetap bersikap normatif terhadap aturan. Menurutnya, selama ada restu dari pemerintah pusat, pelonggaran mal tidak menjadi masalah.
Apalagi sudah ada lampu hijau untuk wilayah Jawa dan Bali dari Menko Luhut Binsar Panjaitan. "Kalau ada aturannya silahkan, karena setau saya kemarin itu kan aturannya masih dilarang," katanya.
Meski demikian, dia meminta Pemkot Makassar untuk memantau dengan baik progresnya, lantaran mal dinilai sangat rawan menjadi tempat penularan Covid-19.
"Ini juga pemilik mal bisa tidak diterapkan, jadi ini memang perlu hati-hati, pemerintah juga harus bisa memastikan mal ini terapkan protokol dengan baik," pungkas ketua Fraksi PPP DPRD Kota Makassar tersebut.
(IND)
