Amran menjelaskan, volume DMO minyak goreng yang disalurkan ke BUMN kini meningkat signifikan. Dari sebelumnya hanya 60-70 ribu kiloliter (KL), kini menjadi 700 ribu KL. Dengan demikian, stok minyak goreng berada di Bulog dan ID FOOD sehingga pemerintah dapat hadir secara langsung melalui operasi pasar.
"Sekarang 700 ribu KL. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog," kata Amran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan ekspor sebesar 22,98 juta ton ke berbagai negara. Indonesia menguasai 48,38 persen pangsa pasar ekspor minyak sawit global, disusul Malaysia sebesar 32,80 persen.
Amran menegaskan, kebijakan operasi pasar dilakukan demi melindungi masyarakat dari gejolak harga, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Saat ini, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng berupa MinyaKita dikelola oleh Perum Bulog dan ID FOOD dengan jumlah mencapai 7 ribu kiloliter per 22 Januari 2026.
Adapun harga MinyaKita telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, dengan harga maksimal Rp13.500 per liter di tingkat D1, Rp14.000 per liter di tingkat D2, Rp14.500 per liter di tingkat pengecer, dan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen sebesar Rp15.700 per liter.
(Rahmat Fiansyah)