JHT Baru Bisa Cair Usia 56 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Tak Punya Dana?

IDXChannel - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia mengecam keputusan pemerintah menetapkan batasan usia pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) lantaran BPJS Ketenagakerjaan. ASPEK menduga, keputusan ini diambil lantaran BPJS Ketenagakerjaan tidak punya cukup dana membayar klaim pekerja.

Adapun, menurut Permenaker Nomor 2 tahun 2022, JHT baru bisa diklaim setelah peserta memasuki usia 56 tahun. ASPEK Indonesia menilai BPJS Ketenagakerjaan tidak profesional dalam mengelola dana nasabah.

Baca Juga:

Peraturan Baru, Jaminan Hari Tua BPJS Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun

"Ada kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dana yang cukup dari pengembangan dana peserta. Sehingga berpotensi gagal bayar terhadap hak-hak pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangannya, dikutip Senin (14/2/2022).

Mirah menegaskan, JHT merupakan hak pekerja yang seharusnya bisa digunakan ketika mereka mengalami masa sulit. Komposisi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulannya sebesar 2% dari upah sebulan, sementara pemberi kerja atau perusahaan membayar 3,7% dari upah sebulan.

Baca Juga:

Cukup di Rumah Saja,Begini Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Menurutnya, banyak korban PHK yang membutuhkan dana JHT miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memulai usaha setelah berhenti bekerja. "Banyak juga pekerja yang di-PHK tanpa mendapatkan pesangon, antara lain karena dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Sehingga pekerja sangat berharap bisa mencarikan JHT yang menjadi haknya”, tegas Mirah.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk membatalkan Permenaker No. 2 tahun 2022, dan kembali pada Permenaker No. 19 tahun 2015.

Baca Juga:

Kisruh soal Pencairan JHT, Ternyata Ini Empat Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Dalam Permenaker No. 19 tahun 2015, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau tanggal PHK.  Sedangkan dalam Permenaker No. 2 tahun 2022, manfaat JHT baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun. (TIA)