AALI
9650
ABBA
222
ABDA
5500
ABMM
2140
ACES
775
ACST
160
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
755
ADMF
8000
ADMG
170
ADRO
2720
AGAR
316
AGII
2000
AGRO
660
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
55
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
140
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1425
AKRA
960
AKSI
284
ALDO
820
ALKA
298
ALMI
290
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/07/01 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
519.46
-1.84%
-9.76
IHSG
6794.33
-1.7%
-117.25
LQ45
974.33
-1.78%
-17.61
HSI
0.00
-100%
-21996.89
N225
25935.62
-1.73%
-457.42
NYSE
0.00
-100%
-14599.59
Kurs
HKD/IDR 1,904
USD/IDR 14,960
Emas
863,215 / gram

Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Pimpinan untuk Bangun Nusantara

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Selasa, 18 Januari 2022 15:48 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin kepala badan otorita setingkat menteri.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin setingkat menteri. (Foto: MNC Media)
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin setingkat menteri. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin kepala badan otorita setingkat menteri.

Nantinya, calon kepala otorita IKN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku belum mengetahui sosoknya.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden bisa ditanyakan Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu tetapi tentu pasti pilihannya pilihan yang tepat untuk itu," kata Suharso dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Kata dia, Nusantara bakal menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur.

Adapun,pemerintah pusat bakal mendelegasikan kewenangan pengaturan Nusantara kepada pemerintah daerah khusus ibukota (DKI). Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan badan otorita ibu kota negara (otorita IKN).

"Sebutan otorita ibu kota negara diberikan dalam menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini. Sehingga memudahkan segala pengurusan yang diemban oleh otoritas ibu kota negara," bebernya

Nantinya, Otorita IKN akan memiliki beberapa kekhususan dalam rangka pelaksanaan di ibu kota baru. Antara lain, melaksanakan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, tingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.

"Itu semua akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres)," tandasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD