"Rencana rpjm pemerintah sebesar Rp6.445 triliun yang mana pemerintah hanya memiliki 37 persen sehingga sisanya membutuhkan private sector yang melanjutkan," katanya.
Kemudian Hardini juga mengungkapkan bahwa presiden selanjutnya harus memiliki konsen terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, dengan adanya ibu kota baru akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.
"Terlebih lagi ada IKN ya, IKN ini sangat dibutuhkan, Jakarta sudah tidak bisa mengakomodir dan perlu back up yang itu ada di kalimantan untuk keseimbangan stabilitas geopolitik perlu dijaga. Dengan IKN ini justru menjadi multiplier effect dari investasi yang masuk ke Indonesia," katanya.
(SLF)