Suparjo Ramalan
IDXChannel - Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai kebijakan pemerintah ihwal syarat perjalan udara dan transportasi umum lainnya masih tak seimbang. Karenanya, ketentuan pemerintah dianggap mendiskriminasi sektor penerbangan udara.
Koordinator Serikat Bersama Karyawan Garuda Indonesia Bersatu (Sekber), Tomy Tampatty, menyebut, terdapat perbedaan syarat antara transportasi udara dan transportasi lainnya. Perbedaan yang dimaksud berupa hasil tes negatif polymerase chain reaction (PCR), tes antigen hingga, sertifikat vaksin Covid-19.
"Kalau penerapannya sama semua moda transportasi, tidak ada diskriminasi gitu loh. Tapi kalau diterapkan berbeda, pertanyaannya kenapa dilakukan perbedaan, apa karena orang naik pesawat itu diasumsikan banyak duit? dan orang naik transportasi di luar pesat diasumsikan gak banyak duit?" ujar Tomy Selasa (10/8/2021).
Dalam ketentuan sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan syarat pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara dari atau ke bandar udara Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, wajib menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama.
Bahkan, penumpang pun harus membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.
