Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Salah satu program yang menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo bahkan sejak masa kampanye pertamanya pada Pemilu 2014 lalu adalah pembangunan infrastruktur. Pilihan arah kebijakan itu tidak lepas dari kesadaran bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara maju lain di dunia.
Penyebab utama dari ketertinggalan tersebut tentu terkait ketersediaan dana untuk pembangunan. Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman, mengatakan bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan proyek.
"Tapi sebenarnya kalau untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, dibutuhkan anggaran hampir Rp2.085 triliun. Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran di lingkungan (Kementerian PUPR)," ujarnya, dalam Market Review IDXChanel, Rabu (20/4/2022).
Dari anggaran yang ada dengan anggaran yang dibutuhkan tersebut, dijelaskannya, terjadi funding gap yang besar jika ingin mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju terkait masalah infrastruktur.
"Hampir sekitar Rp1.400 triliun (funding gap)," katanya.
Oleh karena itu saat ini Iwan menjelaskan para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR diamanatkan untuk mencari sumber pembiayaan yang kreatif atau creative financing.
