IDXChannel - Pemerintah mendukung penuh penguatan kemitraan strategis antara pelaku usaha Indonesia dan China guna memacu realisasi investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai target 8 persen.
Dukungan tersebut ditegaskan dalam penjajakan kerja sama sektor teknologi digital dan sistem keamanan perkotaan yang diinisiasi elemen masyarakat bersama asosiasi industri Negeri Tirai Bambu.
Pemerintah memandang ekspansi permodalan dari luar negeri sebagai instrumen vital untuk memperluas kapasitas ekonomi domestik.
"Salah satu sumber investasi terbesar datang dari China yang sudah 13 tahun berturut-turut menjadi penanam modal utama di Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Bapak Presiden, tentu diperlukan investasi yang lebih banyak lagi dari dalam maupun luar negeri," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari dalam forum Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum, di gedung RRI, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Adapun forum tersebut mempertemukan unsur birokrasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan industri kedua negara untuk mematangkan integrasi infrastruktur kota cerdas dan teknologi keamanan modern.
Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) yang menjembatani forum ini menekankan soal Inisiatif pembangunan kawasan perkotaan berbasis digital dinilai memerlukan arsitektur proteksi publik yang adaptif agar kemajuan teknologi mampu menopang ketahanan sosial masyarakat secara berkesinambungan.
"Pengembangan kota digital harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan publik. Melalui forum ini, kami berharap Indonesia dan China dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati.
Formas kini tengah memperluas jejaring kemitraan dengan menggandeng sejumlah asosiasi bisnis tambahan asal China untuk menggelar sesi temu bisnis (business matching) secara berkala dengan korporasi dalam negeri.
Penyelenggara memastikan kesiapan fasilitas pendampingan untuk mengurai berbagai kendala teknis dan birokrasi yang kerap dikeluhkan investor asing saat hendak menanamkan modal di Indonesia.
Langkah fasilitasi tersebut ditempuh demi memastikan setiap dialog bilateral bermuara pada realisasi proyek yang berdampak langsung bagi peningkatan kapasitas industri nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Formas ingin menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, investasi, alih teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia," ujar Handojo.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan percepatan arus masuk modal asing saat ini diimbangi dengan agenda transformasi menyeluruh untuk memperkuat kedaulatan logistik dan daya saing tenaga kerja lokal.
"Presiden bersama seluruh bangsa sedang melakukan transformasi dalam berbagai aspek, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan kesehatan. Program ini ditujukan agar masyarakat siap menyongsong peluang investasi sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani, nelayan, pengemudi ojek daring, dan profesi lainnya," kata Qodari.
Penguatan iklim penanaman modal turut dipagari oleh penertiban regulasi perdagangan luar negeri guna mencegah kebocoran devisa yang merugikan keuangan negara.
"Penegakan hukum dijalankan sangat tegas oleh Presiden terhadap penyimpangan yang merugikan kekayaan Indonesia. Praktik manipulasi seperti under-invoicing hingga transfer pricing semuanya diberhentikan agar tercipta kepastian berusaha yang sehat," ujar Qodari.
Pemerintah optimistis peta jalan pembangunan yang terstruktur rapi selama dua tahun awal masa jabatan Prabowo Subianto akan menjadi landasan pacu yang solid bagi akselerasi ekonomi nasional pada periode selanjutnya.
"Dua tahun ini Bapak Presiden telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, dan tiga tahun ke depan kita akan akselerasi dengan secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Mengingat tahun 2045 berjarak kurang dari 20 tahun, tindakan-tindakan besar harus diambil dari sekarang untuk menyelesaikan setiap masalah," urai Qodari.
(NIA DEVIYANA)