sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

KEK Kendal dan KIT Batang Jadi Incaran Investor, Pemda Diminta Perkuat Kepastian Perizinan

Economics editor Nia Deviyana
29/08/2026 18:28 WIB
Mengenai masalah perizinan, Susiwijono mengatakan hal yang paling dibutuhkan investor untuk investasi itu sebenarnya adalah kepastian perizinan.
KEK Kendal dan KIT Batang Jadi Incaran Investor, Pemda Diminta Perkuat Kepastian Perizinan. Foto: iNews Media Group.
KEK Kendal dan KIT Batang Jadi Incaran Investor, Pemda Diminta Perkuat Kepastian Perizinan. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu magnet investasi dengan kehadiran industri manufakturnya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sudah banyak investor yang tertarik berinvestasi dalam dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Tengah, yakni KEK Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), sehingga ke depannya masih akan meningkat lagi investasi yang akan masuk di Jawa Tengah.

“Itu potensi investor yang masih akan datang (ke dalam dua KEK) itu luar biasa. Lahannya sudah 100 persen, jadi sudah utilized semuanya. Kami mengajukan perluasan dan pengembangan, dan masih perlu proses, tapi investornya sudah mengantre. Artinya, sebenarnya potensi investasi Jawa Tengah itu besar sekali. Di Jawa Tengah ada dua KEK, dan keduanya betul-betul pertumbuhannya luar biasa, terutama dari sisi industri manufaktur,” ujar Susiwijono dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026, di Jakarta, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Mengenai masalah perizinan, Susiwijono mengatakan hal yang paling dibutuhkan investor untuk investasi itu sebenarnya adalah kepastian perizinan, terutama perizinan dasar. Hal ini harus menjadi perhatian utama, terutama bagi pemerintah daerah yang nantinya berhubungan langsung dengan para investor tersebut. 

Apalagi, kata dia, jika sudah diterapkan beberapa perjanjian dagang dengan negara lain mulai tahun depan yang akan membuat lebih banyak investor masuk ke Indonesia.

“Problem (investor) itu tidak se-ideal itu (bukan hanya masalah perizinan saja), sehingga kita desain kebijakannya di awal dulu. Di dalam operasionalnya, itu selalu banyak tantangan dan kendala di sana, dan mereka harus ada tempat mengadunya kemana. Nah, karena itu saya buka kesempatan kalau teman-teman dari Jawa Tengah ingin berkonsultasi juga. Jadi, intinya sebenarnya ada satu titik yang kalau ada masalah bisa dikunjungi mereka (pemerintah daerah), dan itu harus dilakukan pemerintah pusat, karena regulatornya, otoritasnya, kewenangan pembuatan kebijakan program, bahkan menetapkan apapun ada di kami,” kata Susiwijono.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement