IDXChannel - Krisis anggaran di Jerman semakin memanas ketika Wakil Rektor Partai Hijau negara tersebut membatalkan kehadirannya di pertemuan puncak perubahan iklim.
Melansir BBC, Kamis (7/12/2023), Robert Habeck, yang juga menteri perekonomian Jerman seharusnya menghadiri KTT COP28 minggu ini di Dubai.
Sebaliknya, ia berada di Berlin, berselisih dengan mitra koalisi mengenai perjanjian darurat untuk anggaran tahun depan. Krisis ini meledak pada 15 November, ketika mahkamah konstitusi Jerman menyatakan bahwa anggaran pemerintah tidak sah karena melanggar undang-undang Jerman yang melarang pengambilan utang baru.
Kini pemerintah hanya punya waktu beberapa hari untuk mencari solusi, jika ingin meloloskan APBN 2024 sebelum 1 Januari tanpa masa darurat.
Pada Rabu pekan ini, kabinet Jerman bertemu untuk terakhir kalinya di 2023. Revisi anggaran harus diajukan ke parlemen dalam sidang terakhir minggu depan sebelum Natal, sehingga para menteri harus sepakat minggu ini tentang bagaimana menyeimbangkan anggaran tahun depan, sambil tetap berpegang pada undang-undang.
Namun, ini bukanlah krisis utang, melainkan krisis anti-utang. Undang-undang Jerman, yang dikenal sebagai "rem utang", membatasi jumlah pinjaman baru yang boleh diambil oleh pemerintah.
Undang-undang tersebut diabadikan dalam konstitusi sejak Kanselir Angela Merkel memperkenalkannya pada 2009.
Jadi, ini merupakan kudeta bagi oposisi konservatif ketika tiga minggu lalu hakim memutuskan bahwa pemerintah sayap kiri Olaf Scholz melanggar undang-undang ini.
Menyeimbangkan anggaran Jerman adalah ciri politik Jerman, dan dikenal sebagai schwarze Null, atau black zero. Ini membatasi defisit anggaran pemerintah hingga 0,35% dari output perekonomian.
Pengecualian diperbolehkan dalam keadaan darurat nasional, seperti pandemi Covid. Pemerintah berencana menggunakan utang darurat sisa pandemi untuk digunakan dalam peralihan Jerman ke energi ramah lingkungan. Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan suara ini ilegal.
