Iqbal Dwi Purnama
Lollan menegaskan, pengelolaan alur harus memenuhi standar teknis, termasuk kecukupan kedalaman dan lebar alur serta ketersediaan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP). Penerapan manajemen risiko dan pengawasan secara konsisten juga diperlukan untuk menekan risiko kapal kandas, tubrukan, dan kecelakaan pelayaran lainnya.
Dia menambahkan, keberhasilan konsesi tidak cukup diukur dari pekerjaan fisik atau besarnya investasi. Pengusahaan alur-pelayaran juga harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan keselamatan, pemenuhan standar kondisi alur, dan kelancaran distribusi logistik.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhub meminta seluruh pihak segera menyusun rencana aksi yang mencakup tahapan pekerjaan, target waktu, pembagian peran, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan.
Pelindo diminta menindaklanjuti kesepakatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan KSOP Kelas III Pulau Baai. Sementara itu, KSOP bertanggung jawab memastikan pengawasan dan pemantauan berjalan konsisten, terutama terkait keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo menyatakan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan kelancaran distribusi logistik. Dia berharap konsesi pengelolaan alur-pelayaran Pulau Baai dapat segera diimplementasikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat Bengkulu dan wilayah operasional Pelindo lainnya.
