Kemenkeu Utamakan Penerbitan SBN di Pasar Domestik Berdenominasi Rupiah, Ini Tujuannya

IDXChannel - Pemerintah menetapkan target defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini menunjukkan penurunan dibandingkan outlook APBN tahun berjalan yang dipatok mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari PDB.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ferry Ardiyanto mengatakan, penetapan angka defisit tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengawal tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

Baca Juga:

BI: Inflow Asing ke SBN-SRBI Capai USD9 Miliar per 26 Juni 2026

“Kami dari Kementerian Keuangan ini dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur,” ujarnya dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Di sisi pembiayaan, pemerintah merencanakan penarikan pembiayaan utang baru mencapai Rp876,3 triliun, meningkat tipis dari outlook tahun berjalan yang senilai Rp868,1 triliun.

Baca Juga:

OJK Dukung Insentif BI Bagi Bank yang Tampung SBN dan SRBI

Angka penarikan utang tersebut mencatatkan level tertinggi dalam kurun beberapa tahun terakhir sejak realisasi penarikan utang pada 2022 sebesar Rp696,0 triliun.

Baca Juga:

Purbaya: Perang Timur Tengah Kerek Imbal Hasil SBN dan Surat Utang Sejumlah Negara

Untuk memitigasi beban kewajiban serta risiko volatilitas pasar keuangan global, Kemenkeu mengedepankan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik berdenominasi rupiah. Langkah ini dinilai efektif membentengi portofolio utang dari tekanan eksternal.

“Yang kedua, tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga,” ujar Ferry.

Melalui skema pengelolaan utang secara aktif (active debt management) tersebut, pemerintah optimistis biaya imbal hasil dan beban bunga utang dapat ditekan secara optimal dengan tingkat risiko keuangan yang terkendali.

“Dengan strategi ini, rasio utang terhadap PDB akan terus berada pada sisi aman,” kata Ferry.

(Dhera Arizona)