Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bakal mengevaluasi 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi mangkrak alias tidak rampung hingga 2024.
"BPKP kan hitungnya ada 58 (PSN berpotensi mangkrak. Kita sudah lakukan penajaman. Tapi saya belum bisa ngomong (jenis proyeknya) karena BPKP setelah menyerap masukan dari kami dia harus cek lagi dengan BPKP di daerah," ujar Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo usai acara Sewindu PSN, Rabu (26/7/2023).
Wahyu menjelaskan pihaknya akan segera melapor ke Presiden terlebih dahulu terkait mana saja proyek-proyek yang berpotensi tidak dapat dibangun atau dirampungkan hingga 2024.
"Kan presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi enggak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kita rapatkan untuk angka berapanya. Tapi sepertinya tidak 58 PSN. Bisa turun dari 58. Tapi saya tidak mau buka dulu lah. Kalau belum dari presiden saya tidak mau," sambungnya.
Wahyu juga membocorkan setidaknya ada dua proyek yang kemungkinan tidak bakal rampung atau sulit dikerjakan hingga 2024. Contohnya, proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta - Surabaya dan Pelabuhan Ambon Baru/New Ambon.
Wahyu menjelaskan kedua proyek tersebut terkendala masalah pendanaan sebab kurang dilirik oleh para investor. Sedangkan apabila digarap menggunakan APBN memiliki nilai investasi yang tidak murah.
"Waktu itu kan pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun (pelabuhan Ambon) tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," lanjutnya.
Sedangkan untuk Kereta Api Semi Cepat Jakarta- Surabaya, Wahyu Utomo mengaku sudah mengangtongi surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, terkait belum adanya financial close alias minat swasta investasi disana.
"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.
Selain masalah pembiayaannya, Wahyu Utomo memaparkan hambatan lainnya terkait penyelesaian proyek PSN ini adalah dari sisi pengadaan lahan. Ketersediaan lahan yang terbatas membuat ongkos pembebasan lahan suatu proyek menjadi cukup mahal.
"Jadi paling tidak untuk pengadaan tanah kita sudah bereskan yang tanah musnah sudah keluar. Lalu PP revisi PP 19/2021 mudah-mudahan selesai urusan lahan, tapi ya kita lihat sendiri ya kemarin prosesnya cukup lama," pungkasnya. (NIA)
