Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, salah satu perizinan penting yang harus dimiliki oleh calon investor adalah dokumen Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Izin tersebut mudah diterbitkan jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan begitu para investor jika hendak mengakses perizinan berusaha lewat sistem OSS bisa sekaligus mengajukan izin KKPR. Hal itu dinilai Hadi cukup banyak memangkas waktu penerbitan izin KKPR untuk para investor.
"Investor sudah ingin mendapatkan izin lokasi, kita bisa mengeluarkan, hanya waktunya yang berbeda. Apabila menggunakan sistem OSS satu hari keluar," kata ujar Hadi dalam sambutannya pada acara Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tara Ruang (RDTR) di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
"Namun apabila kita menggunakan rekomendasi, kurang lebih satu bulan baru keluar KKPR-nya, itulah kira-kira bapak bapak dan ibu sekalian pentingnya kita menyelesaikan," imbuhnya.
Hadi menjelaskan, hingga saat ini di seluruh Indonesia baru sebanyak 183 RDTR yang baru terintegrasi dengan sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM.
