"Kita memiliki target untuk RDTR di seluruh Indonesia sebanyak 2.000 RDTR, dan yang sudah terhubung ke sistem OSS Pak Bahlil (Menteri Investasi) sebanyak 183 RDTR," ucapnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengaku saat ini memang masih jauh antara target dengan pengintegrasian RDTR ke sistem OSS. Hal itu terkendala dari sisi teknis seperti perangkat IT dan lain sebagainya.
Adapun hingga 2024 mendatang, Gabriel menargetkan setidaknya ada 800-1.000 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga para investor akan semakin cepat jika ingin menerbitkan dokumen KKPR sebelum melakukan investasi.
"Tanpa ada percepatan anggaran, tampaknya agar berat untuk mencapai 2.000 RDTR. Tapi kami berusaha, setidaknya pada akhir 2024 ada 800-1.000 RDTR, jadi relatif 50%," kata Gabriel.
Menurutnya, salah satu kendala dari belum banyaknya RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS dari sisi anggaran, yang selama lebih dari 2 tahun ini masih difokuskan untuk pandemi Covid-19 hingga pemulihan pascapandemi.