Kementerian ESDM Rayu Investor Migas lewat Permen Gross Split Baru

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) skema gross split. Aturan tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia. 

Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Baca Juga:

Pacu Produksi Migas, Bahlil Dorong KKKS Optimalkan Teknologi

Dalam beleid terbaru itu, ada keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah. Poin penting lainnya yaitu total bagi hasil yang kompetitif.

Nilai bagi hasil (sebelum pajak) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas konvensional pada rentang 75 persen hingga 95 persen. Hal itu berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Baca Juga:

Investasi Hulu Migas Diyakini Bisa Benahi Ekonomi Nasional

Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif. Bahkan bisa sangat rendah hingga nol persen pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95 persen bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0 persen, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto, pada Sosialisasi aturan tersebut dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga:

Cadangan Migas Menipis dan Perizinan Rumit, Jadi Penyebab Investor Lirik Negara Lain

Selain itu, Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK) yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93 persen untuk minyak dan 95 persen untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95 persen di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Baca Juga:

ESDM Ungkap Empat Jurus Dorong Investasi di Sektor Hulu Migas Lebih Menarik