Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Jumlah backlog perumahan di daerah perkotaan masih cukup tinggi. Angkanya mencapai Rp12,7 juta dengan mayoritas berada di perkotaan.
Secara rinci, backlog wilayah perkotaan memiliki persentase sekitar 79% atau sekitar 10 juta orang yang belum memiliki hunian.
"Selain itu, terdapat sekitar 10,63 juta rumah di bawah standar di daerah perkotaan, yang merupakan 45% dari total rumah nasional," ujar Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, dalam sambutannya pada acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Lebih lanjut, Herry memaparkan ada beberapa isu yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan perumahan di perkotaan yaitu masalah pembiayaan dan tingginya harga tanah di perkotaan.
Mengingat minat masyarakat di kota untuk kepemilikan hunian di kota adalah rumah tapak, sedangkan tanah yang tersedia cukup terbatas karena penambahan populasi di kota.
Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk hunian vertikal memiliki penyaluran yang rendah, bahkan pada tahun 2023 hanya sebesar 992 unit atau 0,05% yang dimanfaatkan.
"Pengembang di perkotaan menghadapi tantangan dalam menyediakan rumah tapak karena tingginya harga tanah, meskipun konsumen lebih menyukai rumah tapak," sambungnya.
Di samping itu, Herry juga menilai fasilitas pembiayaan perumahan untuk sektor informal masih cukup rendah, yakni hanya sekitar 18% dari total penerima manfaat.
Herry mengaku pihaknya terus mendorong masyarakat untuk memiliki hunian lewat program sejuta rumah setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Intervensi perumahan lainnya termasuk Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Pembelian Rumah (SSB), dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)," pungkasnya.
(FRI)
