Menurutnya kebijakan yang diambil pemprov untuk menaikan Upah Minimum sudah menerapkan azas baik dan benar sehingga tepat dilakukan ketika mengejar proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2022.
Dikatakan baik jika kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan dan perundangan, kemudian dikatakan benar apabila memnuhi azas keadilan. Misalnya dengan menimbang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
"Idealnya kebijakan itu harus baik dan benar, tetapi yang harus kita hindari adalah kebijakan yang tidak baik dan tidak benar, dalam dunia nyata terkadang kita harus mengambil sikap antara benar dan baik, dan inilah yang saat ini diambil pemprov," pungkasnya.
(SANDY)