Aditya Pratama
"Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa, kami di kementerian keuangan merespons dengan whatever actings, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia dan itu berimplikasi kepada defisit APBN," kata dia.
"Kenapa kita harus menambah utang? seolah-olah menambah utang menjadi tujuan padahal dia adalah merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," sambungnya.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35% dari rasio utang pemerintah terhadap PDB.
Adapun komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp842,76 triliun (12,86%) dan SBN sebesar Rp5.711,79 triliun (87,14%).
Secara rinci, utang melalui pinjaman tersebut berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri sebesar Rp830,24 triliun. Sementara itu, rincian utang dari SBN berasal dari pasar domestik sebesar Rp4.430,87 triliun dan valas sebesar Rp1.280,92 triliun.
(IND)
