AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Kenapa Pemerintah Harus Tambah Utang? Sri Mulyani: Untuk Selamatkan Rakyat! 

ECONOMICS
Aditya Pratama/iNews
Senin, 26 Juli 2021 07:13 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintah menambah utang negara yang harus dilakukan di tengah pandemi Covid-19. 
Kenapa Pemerintah Harus Tambah Utang? Sri Mulyani: Untuk Selamatkan Rakyat!  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintah menambah utang negara yang harus dilakukan di tengah pandemi Covid-19

Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara. 

"Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan," ujar Sri Mulyani dikutip dari acara Bedah Buku "Mengarungi Badai Pandemi" di Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Minggu (25/7/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pandemi adalah extraordinary challenge atau tantangan yang luar biasa, dan hal itu membutuhkan respon kebijakan yang juga extraordinary. 

Salah satu kebijakan extraordinary adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang harus menjawab begitu banyak tantangan di masa pandemi ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu daerah, dan menjaga perekonomian.

"Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa, kami di kementerian keuangan merespons dengan whatever actings, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia dan itu berimplikasi kepada defisit APBN," kata dia.

"Kenapa kita harus menambah utang? seolah-olah menambah utang menjadi tujuan padahal dia adalah merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," sambungnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35% dari rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Adapun komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp842,76 triliun (12,86%) dan SBN sebesar Rp5.711,79 triliun (87,14%).

Secara rinci, utang melalui pinjaman tersebut berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri sebesar Rp830,24 triliun. Sementara itu, rincian utang dari SBN berasal dari pasar domestik sebesar Rp4.430,87 triliun dan valas sebesar Rp1.280,92 triliun.

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD