sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Keren, RI Bakal Punya Pusat Pengembangan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Economics editor Ikhsan PSP
11/07/2023 21:30 WIB
Indonesia akan punya Pusat pengembangan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan (Responsible Green Electric Vehicle (RGEV) Hub).
Keren, RI Bakal Punya Pusat Pengembangan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan. Foto: MNC Media.
Keren, RI Bakal Punya Pusat Pengembangan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia akan punya Pusat pengembangan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan (Responsible Green Electric Vehicle (RGEV) Hub).

Hal tersebut menyusul adanya penandatanganan MoU pembentukan konsorsium internasional yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terdiri dari Kalla Group (ketenagalistrikan), Eramet (pertambangan Prancis), PowerCo (anak perusahaan Volkswagen di rantai pasok baterai), dan Stellantis (perusahaan otomotif global).

Bahlil menyatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara investor dalam negeri dan investor luar negeri selama mengikuti aturan yang ada. 

"Jadi tidak benar kalau kita cuma pikir tentang satu negara tertentu," kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Di sisi lain, Bahlil menyebut Indonesia tetap memegang posisi bahwa hilirisasi adalah salah satu jalan untuk mengubah posisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju dan untuk kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.

"Kolaborasi ini membuktikan bahwa Indonesia memberikan peluang yang sama bagi semua negara dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan kebijakan larangan ekspor beberapa komoditas untuk dilakukan hilirisasi akan tetap berjalan meskipun mendapat penolakan dari Uni Eropa dan adanya rekomendasi dari IMF.

"Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi.

Bahlil juga membantah kebijakan larangan ekspor komoditas akan merugikan negara lain. Bahlil mengakatan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar. (NIA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement