Anggie Ariesta
"Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," tuturnya.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan agar pemanfaatan TKD semakin efektif. Perbaikan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas belanja, inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
Sultan juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut dia, otonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi, bukan hubungan yang bersifat berhadap-hadapan.
DPD Kawal Implementasi Otonomi Daerah
Sultan mengatakan, DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Pengawasan dilakukan antara lain dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau implementasi regulasi mengenai otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga penyerapan APBN.
Dia berharap pemerintah daerah juga memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam mengelola dana transfer. Langkah tersebut penting agar setiap anggaran yang diterima benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(DESI ANGRIANI)
