Michelle Natalia
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Negara, Kamis (12/10/2023).
Jokowi menuturkan, beban fiskal terus naik karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi yang mencapai 7,8 juta ton pada 2022.
Di sisi lain, progres sambungan jaringan gas baru mencapai 835 ribu rumah, di mana 241 ribu rumah berasal dari PGN, dan 594 ribu rumah dari pemerintah.
"Nah tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Caranya tentu dengan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai ratas.
Dia mengatakan pengembangan ini membutuhkan revisi Perpres, sehingga nanti akan ditunjuk menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU. Selanjutnya, juga terkait dengan harga gas.
"SKK Migas nanti akan diberi tugas untuk menjadi agregator agar mensuplai LPG di angka 4,72 USD per MMBtu.
"Yang ketiga, bapak Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong, yang tentu harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. Beberapa hal itulah yang tadi diminta untuk segera difinalisasi," pungkas Airlangga. (NIA)
