Rohman Wibowo
Di sisi lain, kolaborasi pada sektor jasa lintas negara diyakini mampu memperluas akses publik terhadap sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan bermutu tinggi.
Untuk mengoptimalkan ceruk pasar perdagangan dan jasa intra-BRICS secara terukur, Anin mengajukan tiga langkah prioritas:
Pertama, negara-negara BRICS harus memangkas hambatan mobilitas pelaku usaha dan tenaga profesional lintas batas. BRICS Business Council didorong memetakan hambatan regulasi yang dihadapi sektor privat, kemudian menyodorkan rekomendasi solutif yang aplikatif kepada pemerintah masing-masing.
Langkah percepatan transaksi dan investasi ini dapat ditempuh lewat standardisasi kualifikasi profesi serta penerbitan kartu perjalanan bisnis BRICS (BRICS Business Travel Card).
Kedua, BRICS perlu membangun interoperabilitas sistem pembayaran digital antarnegara. Potensi implementasi transaksi waktu nyata (real-time payment) yang telah matang di India, Brasil, dan Tiongkok perlu diintegrasikan agar dapat digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.
Peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction) juga harus diperluas pada sektor perdagangan yang relevan dengan tetap mengedepankan proteksi data dan stabilitas moneter.
“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” kata Anin.
Pokok pikiran ini sejalan dengan agenda utama BRICS Business Forum yang tengah mematangkan interkonektivitas transaksi, dedolarisasi bertahap melalui mata uang lokal, serta pembentukan infrastruktur kliring lintas batas yang efisien, murah, dan aman.
Ketiga, peningkatan alokasi investasi pada penguatan kompetensi sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung perdagangan jasa. Dunia usaha didorong menggencarkan pelatihan vokasi, mempererat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, serta mendampingi UMKM dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI).
