AALI
9600
ABBA
228
ABDA
0
ABMM
2370
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7650
ADHI
830
ADMF
8050
ADMG
173
ADRO
2970
AGAR
324
AGII
2030
AGRO
730
AGRO-R
0
AGRS
123
AHAP
57
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1060
AKSI
296
ALDO
835
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
212
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.09
-0.81%
-4.37
IHSG
6971.29
-0.64%
-44.77
LQ45
1002.80
-0.79%
-7.94
HSI
22124.19
-0.47%
-105.33
N225
26984.14
0.42%
+112.87
NYSE
14835.30
0.16%
+23.75
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,840
Emas
871,109 / gram

Lewat Forum GPDRR 2022, Indonesia Serukan Penguatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana

ECONOMICS
Heri Purnomo
Minggu, 29 Mei 2022 03:19 WIB
Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan perannya dalam pembiayaan risiko bencana melalui keterlibatan dalam Dana Bersama
Lewat Forum GPDRR 2022, Indonesia Serukan Penguatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana (foto: MNC Media)
Lewat Forum GPDRR 2022, Indonesia Serukan Penguatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana (foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam penguatan kerjasama level regional bahkan internasional terkait penguatan mitigasi bencana. Semangat tersebut diserukan kepada seluruh negara anggota yang mengikuti pertemuan ketujuh forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, 23-28 Mei 2022.

Dalam pertemuan ketujuh kali ini, Forum GPDRR mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World. Keterlibatan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dalam forum ini menunjukkan peran aktif dalam upaya peningkatan ketahanan terhadap bbencana. 

“Kita masih perlu meningkatkan kerja sama internasional, infrastruktur penting, dan target layanan. Untuk itu, kita perlu memperkuat kolaborasi melalui platform global ini untuk mencapai target,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/5/2022).

Febrio mengatakan saat ini Indonesia telah mencapai berbagai progress dalam tujuh tahun terakhir untuk penanganan risiko bencana.

“Kita telah menerbitkan berbagai bauran regulasi dan panduan teknis untuk penanggulangan risiko bencana,” tutur Febrio.

Beberapa upaya yang telah diterbitkan Pemerintah adalah regulasi dan panduan pembangunan rumah tahan gempa, integrasi pengurangan risiko dengan sistem perencanaan spasial, serta penguatan data. 

Selain itu, berbagai program dan kegiatan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama dalam mengembangkan rencana penanggulangan bencana mereka sendiri. 

"Kami juga memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas mereka, tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di tingkat desa," katanya. 

Febrio memaparkan salah satu pencapaian Indonesia yang dijadikan contoh dalam pertemuan ini adalah pembentukan Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). 

Strategi DRFI berisi campuran instrumen yang memungkinkan Pemerintah untuk meminimalkan risiko bencana seperti mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD, maupun memindahkan risikonya kepada pihak ketiga, melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat.

Melalui Strategi DRFI, Pemerintah mengubah pendekatan pembiayaan risiko bencana dari reaktif menjadi lebih proaktif. Artinya, kita berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dan lebih banyak pada instrumen pembiayaan lainnya. Ini juga berarti bahwa kami berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan pra-bencana.

Hal ini juga tercermin dalam program PFB. Selama operasi awal yaitu lima sampai dengan tujuh tahun pertama, PFB akan fokus pada penghimpunan dana dan pembiayaan program mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko termasuk membayar premi untuk asuransi aset publik. Skema pengalihan risiko dilakukan melalui penerapan asuransi barang milik negara (BMN) dan asuransi pertanian.

“Kami mulai mengasuransikan aset nasional kami pada 2019. Asuransi untuk gedung pemerintah, pusat pelatihan, dan fasilitas kesehatan terhadap risiko bencana adalah proyek percontohan. Sampai dengan hari ini, kami telah mengasuransikan 2.112 bangunan seluruh K/L dengan total nilai pertanggungan sekitar Rp17,05 triliun atau setara dengan USD1,03 miliar”,lanjut Febrio. 

Semua gedung kementerian dan lembaga pemerintah akan diasuransikan tahun ini. Selanjutnya, akan dilakukan perluasan asuransi aset negara untuk menutupi jenis aset lainnya seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan perannya dalam pembiayaan risiko bencana melalui keterlibatan dalam Dana Bersama dimana mereka didorong mengasuransikan aset mereka. 

Pemerintah sedang mengembangkan mekanisme insentif untuk merealisasikan hal ini. Saat ini, fokus kebijakan fiskal Pemerintah memang menyerap berbagai guncangan dari risiko global yang berdampak pada perekonomian domestik seperti tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, namun risiko bencana merupakan ancaman laten yang dapat muncul sewaktu-waktu dan mengganggu kesejahteraan.

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memprioritaskan penguatan ketahanan terhadap bencana. Kita berupaya mengintegrasikan penanggulangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional,” tutup Febrio. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD