AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Luhut Akui TKDN Masih Jadi Tugas Besar Pemerintah

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Sabtu, 03 April 2021 20:01 WIB
Luhut menilai penggunaan produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan.
Luhut menilai penggunaan produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, penggunaan produk dalam negeri (TKDN) masih menjadi tugas besar pemerintah dan masyarakat. Penggunaan produk dalam negeri harus dimaksimalkan karena menjadi tulang punggung ekonomi nasional. 

Dia mengakui, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) masih menjadi tugas pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pemaksimalan produk-produk lokal seyogyanya tetap dilakukan. 

"Ini pekerjaan besar kita semua untuk mendorong ini. Kita kaitkan, saya kira, kepada TKDN dimana kita harus menggunakan sebanyak mungkin produk-produk dalam negeri yang kita produksi dalam negeri, itu merupakan untuk menjadi backbone ekonomi kita," ujar Luhut, Sabtu (3/4/2021). 

TKDN sendiri merupakan preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di beberapa instansi pemerintah atau swasta. Selain itu diartikan juga sebagai nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri.

Hal tersebut harus dilakukan lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah menggunakan dana APBN atau APBD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Sumber pendanaan serupa juga berlaku bagi BUMN atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Dasar hukum dari TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Salah satu poin yang diatur dalam beleid tersebut adalah peningkatan produk dalam negeri, di mana pemerintah pusat, daerah, badan usaha, industri swasta, dan masyarakat diwajibkan menggunakan produk dalam negeri.

Saat ini pemerintah tengah mengkampanyekan Gerakan Indonesia Bersama UMKM. Langkah itu seiring dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang pada April 2021 dipusatkan di Jawa Barat dengan tema UMKM Jabar Paten, Menko Luhut mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir sudah ada empat juta UMKM yang masuk platform online untuk memasarkan produknya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD