Anggie Ariesta
Luhut menambahkan, implementasi program digitalisasi pemerintahan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Jika program ini dijalankan dengan baik, penerimaan negara bisa bertambah hingga Rp1.500 triliun atau setara dengan 6,4 persen dari PDB,” kata dia.
Luhut menilai pentingnya dukungan terhadap program Kartu Kredit Pemerintah (KKS) yang digagas Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara.
Program ini dinilai mampu mengatasi sejumlah masalah terkait efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.
“Angka Rp1.500 triliun itu bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama, tanpa terus-menerus memberikan kritik yang tidak konstruktif,” kata Luhut.
Luhut juga meminta seluruh pihak untuk memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
“Biarkan program ini berjalan terlebih dahulu. Masalah yang ada perlu diselesaikan secara bertahap, bukan dengan saling menyalahkan,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
