Selain menyiapkan sistem digital, pemerintah juga turut menyiapkan mekanisme penggunaan dana bansos agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan penggunaan yang dibatasi.
"Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujarnya.
Menurut Luhut, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Digitalisasi bansos juga diharapkan membuat proses penyaluran lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," kata dia. (Febrina Ratna Iskana)