Yulistyo Pratomo
IDXChannel - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, melakukan peluncuran platform Satu Data, di mana aplikasi ini dapat membantu pemerintah dalam memperoleh informasi sebelum menentukan kebijakannya.
Pada kesempatan itu, Suharso menyinggung masalah perbedaan data yang terjadi di sektor pangan, khususnya ketersediaan beras. Kondisi ini sempat menimbulkan polemik nasional hingga membuat Bulog terpaksa melakukan impor dari negara tetangga.
"Beras ini datanya, kenapa kita impor dan punya jaga-jaga untuk impor, dan kemudian berapa produksinya, berapa yang ada di stok nasional yang dipegang oleh Bulog dan seterusnya, datanya sampai hari Pak Azwar Anas, gak ada yang sama," singgung Suharso pada 'Grand Launching Portal Satu Data Indonesia, di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Menurut dia, hal tersebut menjadi persoalan yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. "Persoalan tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini."
Meski demikian, dia justru mengaku penyediaan data yang terbaik saat ini dimiliki oleh Bank Indonesia. Sehingga, pemerintah atau masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menggunakan informasi tersebut.
"Jadi luar biasa pentingnya data itu," beber dia.
Sebelumnya, Perum Bulog membantah data stok beras di penggilingan beberapa wilayah Indonesia mencapai 610.632 ton. Bantahan itu menyusul adanya surat Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada pada Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas.
Adapun isi surat tersebut menjelaskan adanya data kesiapan penggilingan di 24 provinsi yang memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton dan berlaku hingga akhir Desember 2022.
Menurut dia, sebagian penggilingan sesuai dengan data Kementerian Pertanian dan sudah dicek langsung hingga disepakati kontrak kerja sama. Meski begitu, Buwas mengaku jumlah beras yang diminta pihaknya ternyata tidak disanggupi penggilingan.
"Tentunya sebagian besar saya sudah kontrak beberapa dengan yang ada di data itu (penggilingan). Jadi pengecekan itu yang kita dapat data banyak, tapi sementara dia itu tidak berani kontrak sebanyak itu (beras) dengan Bulog. Jadi kita cek ulang, tapi kita hadirkan semua, supaya tahu, jangan-jangan dia yang bohong," ujar Buwas, Rabu (7/12/2022). (TYO)
