Selain itu, Kementerian PKP juga mengusulkan anggaran Rp36,94 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit atau setara 421 tower. Program rumah susun dinilai penting untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
Sementara itu, pembangunan rumah khusus diusulkan memperoleh anggaran Rp8 triliun untuk 23.410 unit. Program ini juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Maruarar menegaskan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menurutnya, program BSPS akan tetap menjadi andalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu.
"Kami melihat sendiri di lapangan bagaimana program BSPS memberikan manfaat besar dan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu program ini tetap menjadi fokus utama Kementerian PKP," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada 2027 dapat tercapai.
(Febrina Ratna Iskana)