Menakar Ketahanan APBN di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah

IDXChannel - Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran saat menekan pasar energi dunia. Harga minyak melonjak tajam hingga sempat mendekati USD120 per barel pada Senin (9/3/2026).

Hal ini dikhawatirkan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD70 per barel. Ketika terjadi kenaikan harga minyak, ruang fiskal tertekan. 

Baca Juga:

Ekonomi Global Masih Dibayangi Ketidakpastian, Purbaya Akui Belum Revisi APBN 2026

Meski demikian, riset Next Indonesia Center yang bertajuk 'Harga Minyak dan Batas Ketahanan APBN' memperkirakan bahwa APBN masih dapat terjaga. 

Pengalaman 2022

Baca Juga:

Program MBG Serap APBN Rp39 Triliun dalam 2 Bulan

Setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel akan menambah belanja negara sebesar Rp10,3 triliun. Di sisi lain juga menambah penerimaan negara dari perpajakan dan PBNP migas sebesar Rp3,5 triliun. Dengan demikian, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.

Belajar dari konflik Rusia-Ukraina pada 2022, harga minyak sempat menyentuh USD119 per barel di minggu kedua perang. Saat itu butuh waktu enam bulan bagi harga minyak untuk kembali ke level sebelum perang. 

Baca Juga:

Konflik Timur Tengah Memanas, Prabowo Panggil Luhut-Purbaya Pastikan APBN dan BBM Aman

Rata-rata harga minyak dunia selama enam bulan peperangan (Februari-Agustus 2022) USD104,4 per barel atau naik 21,66 persen dibanding level sebelum perang.

Berkaca pada hal tersebut, Next Indonesia Center mengasumsikan rata-rata harga minyak dalam enam bulan ke depan naik 21,66 persen atau sekitar USD85,2 per barel. Dengan rata-rata ICP sebesar itu dan rata-rata harga sebelum perang AS-Israel dengan Iran sebesar USD62,1 per barel, defisit APBN diperkirakan bertambah Rp51,5 triliun 

Defisit APBN yang sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bakal meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88 persen PDB. 

Masih di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen PDB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Dengan pengandaian tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain (ceteris paribus), Next Indonesia Center memperkirakan bahwa ruang fiskal APBN masih aman dan defisit di bawah 3 persen PDB bila harga kenaikan rata-rata minyak dalam enam bulan tak lebih dari 35 persen," kata Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Jaga Ketahanan Anggaran

Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center memberikan beberapa masukan. Pertama, efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), khususnya pada pos belanja operasional yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya untuk kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, serta administrasi.

"Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian," kata Christiantoko.

Kedua, efisiensi subsidi energi. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, subsidi energi tidak tepat sasaran. Orang-orang kaya justru mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibanding kelompok masyarakat miskin.

"Hasil perhitungan Next Indonesia Center, potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp44,8 triliun. Kemudian subsidi BBM sekitar Rp88,7 triliun. Jadi total subsidi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 133,5 triliun," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)