Tangguh Yudha
IDXChannel - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai peningkatan akses transportasi publik mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara.
Dia menjelaskan, selama ini Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) kerap dibayangi oleh fluktuasi harga minyak dunia untuk memenuhi permintaan BBM subsidi masyarakat. Namun ironisnya, 93 persen dari permintaan BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat).
"APBN terus dibayangi oleh teka-teki pembiayaan energi yang tidak pernah usai. Salah satu pos pengeluaran yang paling menguras energi fiskal kita adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sayangnya, kerap kali meleset dari target keadilan sosial," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).
Sebagai gambaran, realisasi subsidi BBM pada 2022 sempat melonjak hingga Rp551,2 triliun, sebelum akhirnya turun menjadi Rp375 triliun pada 2023, dan menyusut tajam ke angka Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, angka ini kembali melonjak signifikan pada 2025 menjadi Rp394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada tahun 2026.
Djoko menilai solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan.
