Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong jumlah wirausaha perempuan dapat meningkat, hal ini bakal menurunkan angka pengangguran dan peningkatan pemberdayaan perempuan.
"Saat ini, kami di Kemnaker terus melakukan inovasi melalui transformasi perluasan kesempatan kerja untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang dinamis, salah satunya melakukan inovasi dan perbaikan dalam pembukaan lapangan kerja melalui penyerapan tenaga kerja di Bidang Padat Karya dan bantuan usaha pada program bantuan Tenaga Kerja Mandiri," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Sabtu (20/5/2023).
Dia menyebut program tersebut merupakan hasil kolaborasi yang implementasinya diawasi bersama dengan Komisi IX DPR RI. Melalui program ini diharapkan mampu melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang dapat menjadi roda penggerak perekonomian tidak hanya di daerah namun di tingkat nasional.
"Saat ini, Kami di Kemnaker terus melakukan inovasi melalui transformasi perluasan kesempatan kerja untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang dinamis, salah satunya melakukan inovasi dan perbaikan dalam pembukaan lapangan kerja melalui penyerapan tenaga kerja di Bidang Padat Karya dan bantuan usaha pada program bantuan Tenaga Kerja Mandiri," ucapnya.
Ida menambahkan dalam implementasi nantinya bantuan ini diperuntukkan bagi kelompok perempuan yang memiliki tekad dan niat yang kuat agar bisa memberdayakan ekonomi keluarganya.
"Saya berpesan kepada ibu-ibu yang hadir disini, jangan melihat dari nominal modal yang kecil, tetapi saya tekankan kembali, semua usaha itu berawal dari usaha kecil, yang terpenting kelompok perempuan ini punya tekad, niat, dan kegigihan berusaha yang baik, insya Allah saya percaya usahanya kelak bisa maju dan berkembang," tutur Menaker Ida.
Senada, Wakil ketua komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan beberapa program bantuan hasil kolaborasi Kemnaker dengan DPR RI yang telah disalurkan diantaranya yakni; telah didirikannya sebanyak 35 BLK Komunitas untuk lembaga pendidikan, program tenaga kerja mandiri (TKM) yang telah dirasakan oleh 300 kelompok yang penerapannya melibatkan 3000 masyarakat di Kab. Banyuwangi.
Selain itu juga adanya bantuan 35 program padat karya, yang diperuntukkan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap dengan bekerja membangun jalan, dan membuat sanitasi yang diperuntukkan untuk keperluan masyarakat kabupaten Banyuwangi.
"Kolaborasi ini sangat penting untuk ditingkatkan, tentu kami di komisi IX DPR harus tetap mengawal dan memastikan program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tentu dalam kesempatan ini kami pastikan bantuan program ini tanpa ada pungutan sepeser pun, tetapi kami titip agar para kelompok penerima bantuan ini tentu harus disiplin tertib dalam pelaporan administrasinya," tutup Nihayatul. (RRD)
