Mandeg 19 Tahun, Menaker Targetkan RUU PPRT Disahkan di 2023

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) bisa disahkan tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT telah melewati perjalanan panjang selama 19 tahun, sejak pertama kali aturan tersebut diusulkan dibentuk sejak 2004. 

Ida mengatakan sejak mendapatkan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkoordinasikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT pada April 2023, Kementerian Ketenagakerjaan langsung bergerak cepat membahas DIM tersebut. 

Baca Juga:

Aksi Doa Bersama Pengesahan RUU PPRT Sebagai UU PPRT

"Sejak 5 April 2023, Kemnaker telah melakukan sejumlah pertemuan pembahasan. Mulai dari konsolidasi internal Kemnaker, serap aspirasi, hingga pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK). Alhamdulillah, DIM telah selesai dibahas dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan Badan Legislasi DPR RI," kata Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/5/2023).

Ida Fauziyah mengatakan pembahasan DIM RUU PPRT dinilainya berjalan dengan cepat dan lancar meskipun dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh K/L terkait yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan DIM RUU PPRT secepat mungkin, serta berbagai stakeholders ketenagakerjaan yang telah memberikan masukan dalam serap aspirasi. 

Baca Juga:

Setelah 19 Tahun Dibahas, Kemnaker Targetkan RUU PPRT Disahkan Sebelum Ganti Presiden

Sejumlah stakeholders yang terlibat dalam serap aspirasinya adalah Jala PRT; Komnas Perempuan; Komnas HAM; Organisasi Masyarakat Sipil; LPK; LPPRT; KADIN; APINDO; SP/SB; Praktisi; Akademisi; Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan Kementerian/Lembaga.