Nia Deviyana
Dalam putusan tersebut, Panel WTO mengabulkan sebagian klaim Indonesia terkait inkonsistensi metodologi yang digunakan otoritas Uni Eropa dalam menetapkan margin dumping. Pengakuan tersebut merupakan capaian penting dalam memperjuangkan perdagangan yang adil dan berbasis aturan. Meski demikian, sejumlah argumen substantif Indonesia tidak dikabulkan dan putusan tersebut belum membatalkan penerapan BMAD secara keseluruhan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai alternatif strategis di luar mekanismehukum.
Budi berharap langkah tersebut dapat mendukung kelancaran rantai pasok industri hilir kelapa sawit nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa dan global.
Budi juga tetap melihat keputusan Panel WTO tersebut sebagai hasil kerja sama yang erat antara Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan.
“Upaya hukum dan advokasi dagang yang telah dilakukan sejauh ini merupakan hasil kerja sama tim yang solid dari kementerian, sektor swasta, asosiasi, serta para ahli hukum internasional di Indonesia. Sinergi ini akan terus kami perkuat dalam memitigasi dampak putusan dan mengamankan akses pasar komoditas andalan kita di kancah global,” ujar dia.
