Taufan Sukma/IDX Channel
"Jadi siapa saja berhak mendapatkan (ganti untung), caranya seperti apa, dan lain lain. Artinya masyarakat harus diletakkan sebagai subjek pembangunan. Pemerintah, perusahaan, penegak hukum dan masyarakat perlu duduk bersama membahas persoalan ekonomi, keadilan, aspek hukum dan komunikasi untuk dibahas bersama," tegas Emrus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengatakan bahwa permasalahan di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.
Padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan bahwa masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.
"Itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara dan diberikan solusi karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45," ujar Jokowi.
Guna mengatasi hal tersebut, menurut Jokowi,
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan segera mengunjungi Pulau Rempang untuk memberikan penjelasan, terutama siapa saja yang akan mendapatkan penggantian tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini, mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.
