Namun, dia mengakui gig economy ini juga memiliki kekurangan seperti minimnya perlindungan bagi para pekerja.
"Di sektor ojol asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, hingga kepastian upah minimum kan tidak ada. Pekerja di gig economy yang sifatnya low skilled labor semakin tertekan saat biaya hidup naik dibanding pekerjaan di sektor formal," kata Bhima.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memeringatkan fenomena gig economy atau ekonomi paruh waktu ini sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia.
Hal itu lantaran memungkinkan perusahaan memilih mempekerjakan karyawan paruh waktu maupun pekerja dengan kontrak jangka pendek seperti freelancer.
"Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9/2024) lalu.
(Dhera Arizona)