Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendesak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, segera mencopot Wakil Menteri (Wamen) dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Segera mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, pencopotan pejabat rangkap jabatan menjadi salah satu dari lima agenda mendesak yang harus dilakukan Purbaya.
Bhima menambahkan, penggantian Sri Mulyani telah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank ekonomi, dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan.
"Juga untuk mendorong pengelolaan belanja yang hati-hati, dan (karena) naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal," katanya.
Menkeu yang baru, kata Bhima, mendesak untuk segera mengembalikan kepercayaan publik.
"Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," ujarnya.
Selain pencopotan Wamen yang rangkap jabatan, CELIOS juga meminta Menkeu yang baru untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk belanja perpajakan baik stimulus maupun insentif fiskal.
Kebijakan tax holiday dan tax allowances diminta agar lebih transparan serta tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan pelaku usaha UMKM.
"Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara tercatat juga menjabat sebagai Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Berikut daftar 38 pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan:
1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, merangkap Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)
2. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, Komisaris PT Pertamina (Persero)
3. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata Komisaris PT Telkom
4. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Komisaris PT SMI
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Komisaris BNI
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Mandiri
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Komisaris Mining Industry
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Komisaris PGN.
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur dan Bank BRI
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu, Komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto, Komisaris BTN
12. Staf Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto, Komisaris Pegadaian
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Exim Bank
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Exim Bank
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, Komisaris PT Biofarma April 2018-April 2023 dan pernah merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
17. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R Wiwin Istanti, Komisaris PTPN 7
18. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Ari Wahyuni, Komisaris Jamkrindo
19. Kepala Biro Hukum Arief Wibisono, Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
20. Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan, Komisaris Utama PT Geodipa Energi
21. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Rukijo, Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
22. Kepala Biro Umum Sugeng Wardoyo, Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
23. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir, Komisaris PT Angkasa Pura I (InJourney Aviation Services).
24. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofyanto Kurniawan, Komisaris PT ASABRI
25. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Chalimah Pujiastuti Komisaris PT POS, 8 Juni 2018 sampai 8 Juni 2023
26. Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman, Komisaris Waskita Karya
27. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Encep Sudarwan, Komisaris Askrindo
28. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani, Komisaris Indonesia Re
29. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Wawan Sunarjo, Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia
30. Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait, Dewan Pengawas LLP-KUKM
31. Inspektur V Sudarso, Komisaris PT Barata Indonesia
32. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur, Komisaris Indosat
33. Direktur Lelang Joko Prihanto, Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN)
34. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Mariatul Aini, Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
35. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bhimantara Widyajala, Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
36. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan, Komisaris PT Geo Dipa Energi
37. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Adi Budiarso, Komisaris PT Sucofindo.
(Dhera Arizona)
