Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Pemerintah akan meniadakan tunjangan kinerja dalam komponen THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 ini. Hal itu juga akan berlaku untuk APBN di tahun 2022 mendatang.
Hal ini lantas disoroti oleh Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan yang menilai seharusnya pemerintah tidak perlu memukul rata kebijakan tersebut.
"Seharusnya pemerintah tidak perlu pukul rata meniadakan tunjangan kinerja pada semua golongan PNS. Sebab ada masih banyak PNS yang mendapatkan gaji sebesar Rp1,5 juta, jauh di bawah UMR. Ini tentu perlu dijadikan pertimbangan," ujar Syarief Hasan, dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (30/8/2021).
Dijelaskan lebih lanjut, tidak semua golongan PNS mendapatkan penghasilan yang sama. Ada PNS yang mendapatkan gaji kecil sehingga masih cukup berat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Beban keluarga juga patut menjadi pertimbangan untuk tetap memberikan tunjangan bagi PNS golongan rendah.
"Jika pemerintah mengklaim dengan peniadaan tunjangan kinerja ini negara mampu merelokasi anggaran sebesar Rp 12,3 triliun, maka coba bandingkan dengan dana infrastruktur dalam APBN 2021 sebesar Rp 417,4 triliun," kata Syarief Hasan.
