sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

MRT Balaraja-Cikarang dan Fatmawati-Rambutan Dibangun 2024, Dananya Fantastis

Economics editor Heri Purnomo
25/01/2023 21:33 WIB
PT MRT Jakarta menargetkan groundbreaking Fase 3 atau East-West Line dan Fase 4 dilaksanakan pada 2024. 
MRT Balaraja-Cikarang dan Fatmawati-Rambutan Dibangun 2024, Dananya Fantastis. (Foto: MNC Media).
MRT Balaraja-Cikarang dan Fatmawati-Rambutan Dibangun 2024, Dananya Fantastis. (Foto: MNC Media).

IDXChannel - PT MRT Jakarta menargetkan groundbreaking Fase 3 atau East-West Line dan Fase 4 dilaksanakan pada 2024. 

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat mengaku, saat ini proyek MRT Jakarta East-West Line Balaraja-Cikarang sepanjang 84,102 kilometer masih dalam tahap basic engineering design oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kita mendesak dan menunggu Kemenhub untuk penetapan segera. Target kita groundbreaking itu dalam momen pendanaan sudah closing itu bisa dilakukan di 2024," katanya dalam Forum Jurnalis di Gedung Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Tuhiyat mengatakan, perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek MRT Fase 3 sebesar Rp160 triliun. Sambung dia, investornya berasal dari Jepang.

Komitmen ini ditandai oleh Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Indonesia, PJ Gubernur DKI Jakarta, dan Menteri Transportasi dari Jepang pada saat event G20 tahun lalu.

"Anggaran awal itu dinamis sangat tergantung kondisi ekonomi, dan itu ancer kita di Rp160 triliun," ucap Tuhiyat.

Lebih lanjut, dia menambahkan, akan ada sebanyak 49 stasiun di East-West Line dengan 49 transit oriented development (TOD). Dia mengatakan, pembangunan TOD juga akan dilakukan secara serentak dengan konstruksi stasiun. 

Sementara itu, untuk Fase 4 rencananya akan ada 10 stasiun yang terbentang dari Fatmawati hingga Kampung Rambutan dengan panjang lintasan kurang lebih 10,9 km yang berada di bawah tanah atau fully underground.

Menurut Tuhiyat, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan fase 4 sekitar Rp17 triliun hingga Rp20 triliun yang akan dilakukan dengan skema pembiayaan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). 

"Dan kurang lebih Rp17-20 triliun dan skemanya Public-Private Partnership (PPP) atau KPBU," katanya. 

Untuk investornya sendiri, Tuhiyat mengatakan, saat ini salah satu badan usaha dari Korea Selatan menjadi prioritas untuk bekerja sama karena mereka telah memiliki Memorandum of Intent (MoI).

(FAY)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement