Raka Dwi Novianto
"Bapak ibu sekalian memutuskan seperti itu, itu adalah keputusan politik bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh tetapi itu dihitung kemudian selalu rugi itu terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT," kata Jokowi.
"LRT juga sama seperti itu hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa itu yang harus dicari," sambungnya.
Akhirnya, Jokowi menemukan cara agar bisa menutupi kerugian usai pembangunan MRT yakni dengan electronic road pricing (ERP). Dirinya menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik.
"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP ditutup dari electronik Road Pricing ketemu ya sudah diputuskan saat itu saya putuskan. Dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik 800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," jelasnya.
(FRI)
